Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuka Sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berlangsung di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 11 Juni 2016.
Di depan ratusan warga terdampak reklamasi Teluk Jakarta, LSM dan tim komite, Ahok kembali dengan gaya komunikasinya yang kasar. Dalam sambutannya, Ahok berkali-kali melontarkan kata bodoh dan brengsek
“Jangan jadi orang sudah bodoh tidak mau nurut, pinter kaga mau ngajar.” kata Ahok di hadapan peserta konsultasi publik di Balai Kota, Jakarta, Sabtu, 11 juni 2016.
Menurutnya naiknya permukaan air laut di pesisir Jakarta tidak diakibatkan oleh proyek pengurukan pantai buatan di Teluk Jakarta. Namun lebih karena daya tarik bulan. Ia meminta peserta KLHS tidak hanya mengkritik kebijakan reklamasi tapi memberi solusi.
“Bapak boleh sampaikan apa saja, tapi satu hal yang saya minta kalau Anda sebut ini bukan hitam, bapak harus jelaskan kenapa dia disebut oranye. Tapi kalau bapak bilang ini bukan hitam, saya tanya apa, Anda bilang tidak tahu. Buat saya itu brengsek,” kata Ahok dengan nada tinggi.
Ia pun mengatakan kalau dirinya hanya melakukan praktik terbaik dalam membenahi Jakarta dan akan sedikit melakukan pengorbanan dengan alasan menyelamatkan Jakarta.
“Kita cuma perlu liat praktik terbaik di dunia. Kalau orang kena kanker potong kakinya, amputasi. Kaki hilang, iya. Tapi daripada semua tubuhnya rusak. Ya amputasi,” tuturnya.
Usai memberikan sambutan, Ahok langsung meninggalkan ruangan yang kemudian dilanjutkan tim komite untuk memberikan pemaparan serta diskusi publik.
Dalam diskusi publik tersebut, seorang pengamat lingkungan hidup, Fahri Lubis mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa dibebankan untuk mencari solusi dalam permasalahan Teluk Jakarta.
“Pemerintah itu orang pintar, rakyat yang bodoh, pemerintah yang harusnya mencarikan solusi jangan dibebankan pada kami,” ujar Fahri Lubis.
Hal itu ia katakan untuk menjawab ungkapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengatakan orang bodoh harus nurut serta siapapun boleh mengkritik tapi harus ada solusi.
Lubis menegaskan, bahwa tugas pemerintahlah yang mencarikan solusi bagi masyarakat sesuai mandat yang diberikan kepadanya.
Terkait perkataan Ahok tentang mengajari orang bodoh, Fahri Lubis mengatakan bahwa ia ingin mengajari Ahok sopan santun.
“Maka saya ingin mengajarkan Ahok untuk bertatakrama yang sopan, ini Indonesia sudah terbukti kesantunannya,” tegas dia.
Orasi pembukaan Ahok nampaknya tidak hanya menyakiti satu orang, salah satu ketua LMK Kalibaru, Rafei mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan Ahok dengan cara mengamputasi bagian yang sakit untuk melindungi keseluruhan tidaklah bisa dibandingkan dengan masyarakat.
“Jangan dianggap masyarakat itu sebagai penyakit jadi pantas diamputansi,” kata Rafei.
Ia pun mengkritik arti revitalisasi yang ditafsirkan pemerintah,
“Revitalisasi sebenarnya bagus, tapi apa artinya sama dengan menggusur? Jangan digusur, jangan rusunawa, kami maunya ditata. Ditata pak bukan digusur,” tutup Rafei.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menuturkan, pernyataan Ahok yang menganggap naiknya permukaan air laut di pesisir Jakarta tidak diakibatkan oleh proyek pengurukan pantai buatan di Teluk Jakarta namun lebih karena daya tarik bulan, pun berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti.
“Ahok sama saja mau bilang menteri KKP bodoh dan salah, karena menteri KKP jelas-jelas menolak reklamasi karena akan menimbulkan air laut naik dan membuat banjir bila tidak dibuat penampungan penyeimbang,” ujar Daniel di Jakarta, Ahad, 12 Juni 2016.
Selain menyinggung warga terdampak reklamasi yang berada di hadapannya, lanjut Daniel, pernyataan Ahok itu pun secara langsung telah membantah kajian Menteri KKP.
“Iya, kalau nyinggung nelayan pasti, padahal itu hak nelayan untuk milih dan bersikap, mereka dilindungi UU kok. Pernyataannya itu kan jelas membantah,” katanya.
Karena itu, Daniel menghimbau agar tim KLHS tetap fokus mengkaji persoalan reklamasi tanpa menghiraukan “celotehan” Ahok tersebut. Tentunya, demi kemaslahatan masyarakat pesisir.
“Biar tim KLHS berjalan sesuai aturan dan UU, tanpa pedulikan komentar Ahok yang belum tentu paling bener juga,” cetusnya.